TUGAS PKN 5 SISTEM PEMERINTAHAN AFRIKA SELATAN dan AUSTRALIA
SISTEM PEMERINTAHAN AFRIKA SELATAN
Afrika selatan menerapkan sistem politik demokrasi anti-apartheid. Bentuk negara Afrika Selatan adalah kesatuan dan bentuk pemerintahan republik. Sistem pemerintahan di Afrika Selatan adalah presidensial. Parlemen di Afrika Selatan terdiri dari dua bagian, yaitu majelis nasional dan dewan nasional provinsi. Setiap Provinsi di Afrika Selatan mempunyai satu penggubal undang-undang negeri dan Majelis Eksekutif yang diketuai oleh seorang Perdana Menteri atau “Premier”.
Afrika selatan menerapkan sistem politik demokrasi anti-apartheid. Bentuk negara Afrika Selatan adalah kesatuan dan bentuk pemerintahan republik. Sistem pemerintahan di Afrika Selatan adalah presidensial. Parlemen di Afrika Selatan terdiri dari dua bagian, yaitu majelis nasional dan dewan nasional provinsi. Setiap Provinsi di Afrika Selatan mempunyai satu penggubal undang-undang negeri dan Majelis Eksekutif yang diketuai oleh seorang Perdana Menteri atau “Premier”.
1. PRESIDEN/RAJA/KAISAR
Presiden Afrika Selatan
memegang dua jabatan yaitu sebagai Kepala Negara dan juga Kepala Pemerintahan.
Ia dipilih sewaktu Majelis Nasional (National Assembly) dan Majelis
Provinsi-provinsi Nasional (National Council of Provinces) bergabung.
Lazimnya, Presiden adalah pemimpin partai mayoritas di Parlemen.
National
Assembly mempunyai 400 anggota yang dipilih melalui pemilu secara
perwakilan proporsional. National Council of Provinces, yang telah
menggantikan Senat pada 1997, terdiri dari 90 anggota yang mewakili setiap 9 provinsi
termasuk kota-kota besar di Afrika Selatan.
Di
Afrika Selatan, pemilu diadakan setiap 5 tahun dan setiap rakyat berusia 18
tahun ke atas diwajibkan untuk ikut. Pemilu terakhir ialah pada April 2004, di
mana partai ANC berhasil memenangkan
69,68% kursi di parlemen. Partai ini bersama Partai Kebebasan Inkatha (6,97%)
telah membentuk aliansi pemerintahan. Partai-partai oposisi utama termasuk
Aliasi Demokrat (12,37%), Gerakan Demokratik Bersatu atau UDM (2,28%), Demokrat
Bebas atau ID (1,73%), Partai Nasional Baru atau NNP (1,65%) dan Partai
Demokratik Kristen Afrika atau ACDP (1,6%).
2. KEDUDUKAN DPR/PARLEMEN
Parlemen
di Afrika Selatan terdiri dari dua bagian, yaitu majelis nasional dan dewan
nasional provinsi.
Majelis
Nasional adalah majelis rendah dari Parlemen Afrika Selatan, yang terletak di
Cape Town, Western Cape Propinsi. Ini terdiri dari tidak kurang dari 350 dan
tidak lebihy dari 400 anggota. Hal ini dipilih setiap lima tahun menggunakan
daftar partai perwakilan proporsional sistem, dimana setengah dari anggotanya
dipilih secara proporsional dari 9 daftar provinsi sisa separuh dari daftar
nasional untuk memulihkan proporsionalitas. Majelis Nasional dipimpin oleh
seorang ketua, dibantu oleh wakil ketua.
Dewan
Nasional Provinsi adalah dewan pemerintahan yang berada ditingkat provinsi.
3. SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN MENTERI
Afrika Selatan menggunakan Kabinet Presidensial. Dimana
Kabinet Presidensial adalah suatu kabinet yang pertanggungjawaban atas
kebijaksanaan pemerintah dipegang oleh Presiden. Presiden merangkap jabatan
sebagai kepala pemerintah, sehingga para menteri tidak bertanggungjawab kepada
parlemen/DPR, melainkan kepada Presiden.B.Perbedaan Sistem Pemerintahan Afrika Selatan dengan Indonesia
No.
|
Kategori
|
Indonesia
|
Afrika Selatan
|
1
|
Bentuk negara
|
Kesatuan
dengan otonomi luas.
|
Kesatuan
dengan 9 provinsi.
|
2
|
Bentuk
Pemerintahan
|
Republik.
|
Republik.
|
3
|
Sistem
Pemerintahan
|
Presidensial
untuk masa jabatan 5 tahun.
|
Presidensial
untuk masa jabatan 5 tahun.
|
4
|
Eksekutif
|
Presiden
sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dipilih langsung oleh rakyat.
|
Presiden sebagai
kepala negara dan kepala pemerintahan. Dipilih oleh Majelis Nasional.
|
5
|
Legislatif
atau Parlemen
|
Bikameral,
yaitu DPR dan DPD. Anggota DPR dan DPD menjadi anggota MPR.
|
Bikameral
terdiri dari Majelis Nasional dan Dewan Nasional Provinsi.
|
6
|
Yudikatif
|
Mahkamah
Agung, badan peradilan dibawahnya, dan Mahkamah Konstitusi .
|
Constitutional
Court dan Spreme Court.
|
SISTEM PEMERINTAHAN AUSTRALIA
Ciri - Ciri Sistem Pemerintahan Australia
1.
Sistem pemerintahan Australia dibangun atas tradisi
demokrasi liberal
2.
Bentuk pemerintahan : monarki constitutional
3.
Bentuk negara : federasi
4.
Sistem pemerintahan : parlementer
5.
Australia memiliki konstitusi tertutulis/UUD
6.
Kepala negara Australia adalah kepala negara inggris
7.
Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh menteri yang
diangkat oleh parlemen
8.
Australia terdiri dari 6 negara bagian yang menjadi
negara federasi
9.
Sistem
parlemen yang terdiri dari dewan perwakilan dan senat
10. Pajak
lokal dipungut dari pemilik rumah berdasarkan nilai rumah mereka, pajak ini digunakan untuk membayar berbagai layanan
yang disediakan. Pemerintah lokal juga memungut biaya parkir
11. Memiliki
parlemen yang bikameral terdiri dari senat yang berisi 76 senator, dan sebuah
dewan perwakilan yang memiliki 150 anggota
12. Pemerintah
dibentuk dewan perwakilan, dan pemimpin partai atau koalisi
mayoritas dalam dewan adalah perdana menteri
13. Terdapat
3 tingkat pemerintahan di Australia yaitu, federal, negara bagian/teritori,
local
14. Pemerintah
lokal berbentuk kota, dewankota, atau shire yang bertanggungjawab untuk
perencanaan kota,pesetujuan bangunan,jalan lokal,parkir,perpustakaan,toilet
umum, air dan selokan,pembuangan sampah, hewan peliharaan dan fasilitas umum.
15. Negara
bagian Australia(New south wales, victoria, queensland, south australia,
western australia,dan tasmania) dan teritori(northern territory dan australian
capital territory) bertanggung jawab dalam hal pembuatan kebijakan ,sekolah
umum,jalan dan lalu lintas, RS umum,
perumahan umum, dan peraturan bisnis
16. Pemerintah
Federal menerapkan hukum yang dibuat
oleh parlemen persemakmuran yang mencakup bidang perdagangan,karantina,mata
uang, paten, perkawinan, imigrasi,pertahanan,telekomunikasi,dan penyediaan
kesejahteraan dan pembayaran bantuan lain
17. Pemilihan
anggota parlemen diadakan 3 tahun sekali dan hanya setengah dari kursi senat
yang diperebutkan
18. Setiap
negara bagian diwakili 12 senator yang masa jabatannya 6 tahun yang saling
tertindih
Persamaan dan Perbedaan sistem pemerintahan
Australia dengan Indonesia
No
|
Keterangan
|
Sistem
Pemerintahan
Indonesia
|
Sistem
Pemerintahan Australia
|
1
|
Bentuk Negara
|
Kesatuan
dengan otonomi luas
|
federasi
|
2
|
Bentuk pemerintahan
|
Republik
|
monarki
konstitutional
|
3
|
Sistem pemerintahan
|
Pesidensial
untuk masa jabatan 5 tahun
|
parlementer
|
4
|
Eksekutif
|
Presiden sebagai
kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat
|
menteri
yang diangkat oleh parlemen
|
5
|
Legislatif atau parlemen
|
Bikameral, yaitu
DPR dan DPD. Anggota DPR dan DPD menjadi anggota MPR
|
terdiri
dari gubernur jendral,dewan perwakilan dan senat
|
6
|
Yudikatif
|
Mahkamah Agung,
badan peradilan dibawahnya, dan Mahkamah Konstitusi
|
Mahkamah
agung australia dan pengadilan lainnya
|
Kelebihan sistem pemerintahan Indonesia dibandingkan dengan sistem pemerintahan Afrika Selatan dan Australia
1. Presiden yang dipilih rakyat memimpin
pemerintahan dan mengangkat pejabat
Pejabat pemerintahan terkait
2. Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang sama,
sehingga tidak bisa saling menjatuhkan
3. Tidak ada status tumpang tindih antara badan eksekutif dan
legislative
4. Badan ekskutif lebih stabil karena tidak bergantung pada
parlemen
5. Menteri tidak dapat dijatuhkan parlemen karena bertanggungjawab
pada presiden
6. Pemerintah dapat leluasa karena tidak ada bayang-bayang krisis
cabinet
7. Legislatif dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen
sendiri
8. Masa jabatan eksekutif lebih pasti, dengan jangka waktu tertentu
9. Penyusun program kerja kabinet lebih mudah disesuaikan dengan
jangka waktu masa jabatannya
SOAL PILIHAN GANDA
Soal SOAL PILIHAN GANDA
1. Afrika selatan menerapkan sistem politik anti perlakuan yang berbeda terhadap jenis warna kulit , yang sering disebut...
a. Apartheid
b. Diskriminasi
c. Anti-apartheid
d. Konsolidasi
e. Integrasi
2. Bentuk negara Afrika selatan adalah....
a. Republik
b. Kesatuan
c. Monarki
d. Monarki konstitutional
e. Monarki parlementer
3. Bentuk pemerintahan dan Sistem pemerintahan negara Afrika selatan adalah....
a. Republik, presidensial
b. Parlementer,monarki
c. Republik,presidensial
d. Republik,monarki
e. Kesatuan,parlementer
4. Parlemen di Afrika terdiri dari 2 bagian yaitu..
a. Senat dan dewan perwakilan
b. majelis nasional dan dewan nasional
c. majelis nasional dan dewan perwakilan
d. majelis nasional dan dewan nasional provinsi
e. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
5. Pemilu di Afrika selatanterakhir pada April 2004, dimana dimenangkan oleh partai...
a. partai ANC memenangkan kursi parlemen
b. partai kebebasan Inkatha
c. Aliansi demokrat
d. Demokrat bebas
e. Partai Nasional Baru atau NNP
6. Jumlah lembaga legislatif di Afrika selatan adalah...
a. 310
b. 400
c. 90
d. 410
e. 100
7. Afrika selatan memiliki 3 ibukota yaitu legislatif, ekskutif dan yudikatif, ibukota yang diakui adalah...
a. CapeTown
b. Johannesburg
c. Pretoria
d. Bloemfontein
e. Victoria
8. Jumlah provinsi di Afrika selatan ada....
a. 33
b. 34
c. 3
d. 8
e. 9
9. Jumlah anggota dewan nasional di afrika selatah adalah ....
a. 400
b. 90
c. 310
d. 210
e. 410
10. Sistem kepartaian afrika selatan adalah...
a. Multipartai
b. Bipartai
c. Bilokal
d. Bikameral
e. Konstitutional
11. Australia terdiri dari ... negara bagian yang menjadi negara federasi
a. 8
b. 6
c. 7
d. 9
e. 10
12. Menteri di australia bertanggungjawab penuh pada...
a. Presiden
b. DPR
c. Kepala negara
d. MA
e. Parlemen
13. Sistem parlemen Australia terdiri dari....
a. Senat dan dewan perwakilan
b. majelis nasional dan dewan nasional
c. majelis nasional dan dewan perwakilan
d. majelis nasional dan dewan nasional provinsi
e. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
14. Bentuk pemerintahan Australia adalah....
a. Parlementer
b. monarki konstitutional
c. presidensiil
d. monarki absolur
e. monarki parlementer
15. Terdapat 3 tingkat pemerintahan di Australia yaitu....
a. Presidensiil,parlementer,monarki
b. Monarki,absolut,fedral
c. federal, negara bagian/teritori, lokal
d. federal, negara bagian/teritori,monarki
e. presidensiil,monarki,federal
16. Setiap negara bagian di Australia diwakili 12 senator yang masa jabatannya ... tahun
a. 8
b. 7
c. 6
d. 5
e. 4
17. Australia memiliki parlemen yang bikameral terdiri dari senat yang berisi ... senator
a. 100
b. 90
c. 310
d. 400
e. 76
18. Australia memiliki parlemen yang bikameral terdiri sebuah dewan perwakilan yang memiliki ... anggota
a. 100
b. 90
c. 310
d. 150
e. 400
19. Pemilihan anggota parlemen di australia diadakan ... tahun sekali
a. 3
b. 4
c. 5
d. 6
e. 7
20. Menerapkan hukum yang dibuat oleh parlemen persemakmuran yang mencakup bidang perdagangan,karantina,mata uang, paten, perkawinan, imigrasi,pertahanan,telekomunikasi,dan penyediaan kesejahteraan dan pembayaran bantuan lain merupakan tugas...
a. DPR
b. MPR
c. Kepala negara
d. Pemerintah Federal
e. Senat
21. Dalam istilah “sistem pemerintahan” kata sistem berarti....
a. Susunan teratur dari pandangan, teori, asas dan sebagainya
b. Seperangkat unsur yang saling berkaitan membentuk totalitas
c. Proses melaksanakan suatu kegiatan
d. Cara atau metode
e. Semua jawaban di atas benar
22. Pemerintahan dalam arti luas adalah....
a. Pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam suatu negara
b. Pelaksana kekuasaan legislatif dan eksekutif dalam suatun negara
c. Pelaksana kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam suatu negara
d. Pelaksana kekuasaan legislatif dan yudikatif dalam suatu negara
e. Pelaksana kekuasaan legislatif, yudikatif, dan federatif dalam suatu negara
23. Menurut Polybius, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang akan lahir sebagai reaksi terhadap....
a. Pemerintahan Monarkhi
b. Pemerintahan Tirani
c. Pemerintahan Aristokrasi
d. Pemerintahan Oligarkhi
e. Pemerintahan Oklokrasi
24. Dalam pelaksanaannya, bentuk pemerintahan republik dapat dibedakan atas republik absolut, konstitusional, dan....
a. Demokrasi
b. Eksraparlementer
c. Parlementer
d. Kerakyatan
e. Presidensial
25. Contoh negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer adalah....
a. Filipina
b. Indonesia
c. Amerika Serikat
d. Inggris
e. Australia
26. Negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial adalah....
a. Inggris
b. Jepang
c. Malaysia
d. Australia
e. Amerika serikat
27. Menurut Aristoteles “bentuk pemerintahan di mana kekuasaan negara yang tertinggi ada di tangan rakyat yang pemerintahannya untuk kepentingan rakyat”adalah....
a. Demokrasi
b. Politi
c. Aristokrasi
d. Monarki
e. Oligarki
28. Oklokrasi merupakan bentuk pemerintahan....
a. Bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seorang tiran (sewenang-wenang) sehingga jauh dari cita-cita keadilan
b. Bentuk pemerintah yang dipegang oleh orang-orang yang ingin mencapai kemashyuran dan kehormatan
c. Bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat jelata
d. Bentuk pemerintahan yang dipegang oleh kaum cendekiawan yang dilaksanakan sesuai dengan pikiran keadilan
e. Bentuk pemerintahan yang dipegang rakyat yang mementingkan dirinya sendiri
29. Berikut adalah ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer, kecuali....
a. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan
b. Pemusatan kekuasaan ke tangan parlemen
c. Semua anggota kabinet merupakan anggota perlemen
d. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen
e. Parlemen dapat membubarkan kabinet
30. Dalam sistem pemerintahan presidensial, Presiden tidak berwenang untuk....
a. Membubarkan parlemen atau badan legislatif
b. Membentuk kabinet sebagai pembantunya
c. Memberhentkan para menteri
d. Menjalankan fungsi sebagai kepala negara
e. Menjalankan fungsi sebagai kepala pemerintahan
31. Prinsip-prinsip sistem pemerintahan parlementer pada hakikatnya merupakan....
a. Intisari kebiasaan ketatanegaraan dan hasil pemikiran para pembentuk konstitusi kerajaan Inggris
b. Intisari kebiasaan ketatanegaraan di Amerika Serikat
c. Hasil pemikiran para pembentuk konstitusi kerajaan Inggris
d. Hasil pemikiran para pembentuk konstitusi Amerika serikat
e. Intisari kebiasaan ketatanegaraan di kerajaan Inggris
32. Berikut merupakan kelemahan sistem pemerintahan Parlementer, kecuali....
a. Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen
b. Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar
c. Kabinet dapat mengendalikan palemen, hal ini terjadi bila para anggota kabinet partai mayoritas
d. Parlemen menjadi termpat kederisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif, pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimamfaatkan dan menjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya
e. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.
33. Dalam sistem presidensial, yang menyelenggarakan pemerintahan dalam arti yang sebernarnya.....
a. Presiden dan menteri-menterinya
b. Presiden bersama dengan DPR
c. Presiden dan wakil presiden
d. Kepala negara dengan menteri
e. Presiden dengan perdana menteri
34. Dasar berlakunya sistem pemerintahan parlementer di awal kemerdekaan RI sampai 27 Desember 1949 adalah...
a. Undang-Undang Dasar 1945
b. Konstitusi RIS 1949
c. Undang-Undang Dasar Sementara 1950
d. Maklumat Pemerintah 14 November 1945
e. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945
35. Dasar berlakunya sistem pemerintahan parlementer pada masa antara 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 adalah....
a. Undang-Undang Dasar 1945
b. Maklumat Pemerintah 14 November 1945
c. Konstitusi RIS 1949
d. Undang-Undang Dasar Sementara 1950
e. Dekrit Presiden 1959
